Pembatasan konsumsi BBM Bersubsidi yang rencana diberlakukan mulai 1 april 2011 kembali batal. Pemerintah bimbang sendiri dengan keinginannya dan kembali menunda pelaksanaannya untuk kelima kalinya.
Pemerintah bimbang antara ingin popular atau realistis terhadap harga minyak dunia yang terus meroket sehingga berdampak terhadap membengkaknya anggaran subsidi dan akhirnya memilih sikap mengambang kepada komisi VII DPR yang membawahkan sector energi, pemerintah mengatakan ditunda hingga perkembangan eksternal, yakni harga pangan dan harga minyak yang membuat tingginya inflasi itu program pembatasan bakal menguras daya beli masyarakat.
Pemerintah juga mengatakan penundaan pembatasan menunggu hingga masyarakat siap. Sebuah alasan yang terasa arif dan bijaksana, tetapi tanpa ukuran. Apakah ukurannya masyarakat sudah siap? Setidaknya sudah lima kali dibatalkan, ada apa sebenarnya dipemerintahan kita ini?
Konsep yang pertama digulirkan adalah smart card, lalu muncul konsep pembatasan berdasarkan kapasitas mesin, tahun pembuatan kendaraan, hingga melarang semua kendaraan pribadi mengkonsumsi premium, tetapi semuanya nihil dilaksanakan.
Terakhir adalah pemerintah melibatkan tim dari tiga (3) universitas untuk mengkaji secara akademis soal pembatasan, hasil dari kajian tersebut yang melahirkan opsi menaikkan harga premium sebesar Rp 500,-/liter serta menjaga batas atas harga pertamax dan penjatahan , tetapi pemerintah memilih jalan sendiri dengan sikap yang tanpa kepastian.
Ketidakpastiaan yang ditimbulkan pemerintah akan berdampak ke berbagai hal. Sebagai contoh pemerintah akan menaikkan anggaran subsidi sebesar Rp 7 triliun, yang berdampak pada kenaikkan anggaran subsidi BBM dari Rp 95,5 triliun menjadi Rp 102,9 triliun, angka tersebut hampir 10% dari porsi belanja di APBN yang mencapai Rp 1.299,6 triliun.
Pemerintah harus bersikap tegas dalam mengambil keputusan dalam praktek di lapangan, dalam praktek di lapangan konsep pembatasan tersebut pun tidak efektif. Karena masih banyak kendaraan pribadi roda empat masih membeli bahan bakar bersubsidi. Alangkah lebih baiknya, jika pemerintah memberikan bahan bakar bersubsidi untuk industri – industri sehingga dapat menekan biaya produksi dan perusahaan/ pengusaha dapat bersaing dengan industri asing.
Sikap pemerintah seharusnya tegas jika ingin menaikkan harga BBM, maka dampaknya masyarakat dapat menghemat penggunaan BBM dan mengurangi volume kendaraan di jalan raya serta polusi udara pun dapat berkurang.
